Pangan Penuh Ketidakpastian

Kompas, 4 Agustus 2010 | 03:03 WIB

Jakarta, Kompas - Situasi pangan global hingga satu dekade ke depan penuh ketidakpastian. Penyebab utama kondisi ini adalah ketidakpastian permintaan biofuel, tarikan perdagangan komoditas berjangka, perubahan iklim global, dan sikap hati-hati negara-negara di dunia pascakrisis pangan.

Hal ini terungkap dalam lokakarya ”Ketahanan Pangan yang Efisien dan Berkelanjutan: Arah Masa Depan untuk Indonesia”, Selasa (3/8) di Bogor, Jawa Barat, yang diadakan Bank Dunia dan Kementerian Pertanian.

Pembicara lokakarya itu adalah Penasihat Strategi dan Kebijakan untuk Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Bank Dunia Christopher Delgado; Ekonom Senior Development Prospects Group Bank Dunia John Baffes; Konsultan Bank Dunia Wayan R Susila; peneliti senior Institut Penelitian Kebijakan Pangan Internasional, Shahidur Rashid; dan peneliti pada Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian, Pantjar Simatupang.

Menurut Delgado, pada 2001- 2009 terjadi perubahan arus pangan di pasar global. Tingkat stok padi-padian dan serealia menurun daripada tahun 2000 sehingga pasar rentan guncangan.

Sementara kelebihan likuiditas cenderung mencari diversifikasi dari aset keuangan ke komoditas, termasuk padi-padian. Di sisi lain, konsumsi jagung juga meningkat karena berkembangnya kebutuhan terhadap biofuel.

Pilihan menjadikan komoditas sebagai instrumen investasi meningkat drastis. Hanya dalam kurun 2003-2008 investasi pada dana indeks terkait komoditas tumbuh 20 kali lipat, yakni dari 13 miliar dollar AS menjadi 260 miliar dollar AS.

Dari sisi produksi, kata Delgado, pertumbuhan produksi padi-padian hanya 3 persen per tahun. Lima tanaman pangan utama Afrika tahun 2050 ditengarai yang 95 persen produksinya bakal turun lebih dari 7 persen. Adapun 5 persen tanaman pangan lainnya turun hingga 27 persen.

Kendala yang bakal dihadapi pada masa datang adalah kelangkaan air serta terbatasnya lahan pertanian, kecuali di beberapa tempat di Afrika dan Asia Tengah.

Menurut Delgado, ada beberapa cara meredam dampak ketidakpastian pangan. Pertama, bila terjadi gejolak harga pangan, yang menjadi prioritas untuk diselamatkan adalah rakyat miskin dan daerah yang secara politis bisa menimbulkan gejolak politik.

Bantuan, kata Wayan, bisa diberikan berupa uang tunai yang tepat sasaran atau dalam bentuk pangan. ”Jangan ambil kebijakan yang mengarah pada pengeluaran fiskal yang besar hingga triliunan karena menyulitkan dan bisa jadi kontroversial,” ujarnya.

Namun, dalam jangka menengah dan panjang perlu menjaga pasokan komoditas pangan yang lebih elastis. ”Pasokan harus elastis. Bila harga naik, pasokan harus cepat dinaikkan. Harus cepat merespons keadaan,” katanya.

Ada tiga cara membuat pasokan pangan elastis, yakni meningkatkan produksi, menambah pasokan melalui impor, dan penguatan stok. Pemerintah diingatkan tak meredam gejolak pangan dengan cara ad hoc. ”Kalau langkah penanggulangan itu efektif, bisa dibuat prosedur operasional yang baku,” ujarnya.

Menurut Pantjar, pendekatan hak atas pangan belum efektif dilaksanakan. Belum ada tanggung jawab dari pemerintah daerah.

Potensi modal sosial lokal belum termanfaatkan, bahkan kebijakan yang ada cenderung mematikan lembaga ketahanan pangan komunitas tradisi.

Di sela diskusi, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kemtan Achmad Suryana mengatakan, produksi pangan berbasis sumber daya lokal Indonesia melimpah. ”Kalau itu dimanfaatkan, tidak akan terjadi kerawanan pangan,” katanya. (MAS)